Tangisan

Foto Doc KNPB Deiyai Herman Giyai Ketua Umum KNPB Deiyia (kanan) dan Abiyan Kotouki Ketua Satu KNPB Wilayah Deiyai(kiri) Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Deiyai Herman Giyai dan Abiyan Kotouki yang telah lantik resmi oleh pengurus KNPB pusat pada tanggal 13/08/19 di Deiyai. Meninggal dunia ketua umum dan ketua satu dengan waktu dan kisah kepergian yang berbeda.  Kronologi atas meniggalnya Abiyan Kotouki selaku ketua satu KNPB Wilayah Deiyai bahwa sangat biadap perlakuan pembunuhan kepadanya. Pada tanggal 28 Agustus 2020, disela-sela penghinaan orang indonesia terhadap orang papua dengan kata rasial (Rasisme) "Monyet" dengan agenda yang sama tergoya diseluruh tanah air papua sehingga digelar aksi massa yang dituang di kantor bupati Deiyai, dengan tuntutan tolak kata Rasisme namun terpancing emosional dari pihak aparat Indonesia terjadi kericuan dan Abiyan Kotouki dapat tembak dengan keterangan mati ditempat. dan Abiyan Kotouki di makamkan di kampung halamann...

Foto saat aduh tolak kegiatan RDP yang digelar oleh MPR di kabupaten Deiyai. Deiyai, jelatanp.com  – Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh perwakilan pokja MRP Wilayah Deiyai yang gelar hari Jumat kemarin (18/9/2020) di kabupaten Deiyai telah ditolak langsung oleh pemuda Deiyai. Pemuda Deiyai menilai kegiatan RDP tersebut merupakan suatu sistem yang mengkelabui keinginan masyarakat Deiyai pada khususnya dan Papua pada umumKnya. Pemuda Deiyai tegaskan kepada Pokja MPR daerah Deiyai Debora Mote, “kami seluruh akar rumput masyakarat Deiyai menolak dan jangan lakukan diskusi atau evaluasi dan bentuk apapun, karena sementara kami sedang mendukung PRP. Dan pemuda dan masyarakat Deiyai tegaskan bahwa, MRP Pokja daerah Deiyai tidak boleh membentuk tim perpanjangan untuk meloloskan agenda MRP yang sedang dijalankan.” Kemudian Debora Mote, Pokja MRP menanggapi, “saya terima dan akan lanjutkan masukan dari tokoh pemuda dan masyarakat Deiyai”. Reporter: Beatus P. Editor: Ibo...

Foto Pribadi Almarhum Herman Giyai Ketua KNPB Wilayah Deiyai Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Deiyai Herman Giyai yang telah lantik resmi oleh pengurus KNPB pusat pada tanggal 13/08/19 di Deiyai.  Kemudian meniggal pada hari ini tanggal 19/09/20 di RSUD Nabire tepat pukul 12.00 Waktu West Papua.  Kronologi.. Awal mulai sakit 4 bulan terhitung dari sejak bulan juni tahun 2020, selama itu kegiatan rutingan seperti diskusi - diskusi bersama kawan - kawan jalankan roda organisasi seperti biasa.  Kemudian pada bulan Agustus sakit mulai agak parah, Tuan Herman Giyai pindah ke Dogiyai di rumah warganya. Selama dua bulan dirawat rumah warga di Dogiyai.  Pada tanggal 16 September 2020 sementara sakit masih belum sembuh pindah lagi di Nabire, kemudia  tanggal 17 september 2020 warganya kasih berobat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Nabire, lalu pada tanggal 19 september 2020 jam 12.00 Waktu West Papua telah lepas nyawa. Dan dikuburkan tanah kelahirannya p...

  Deiyai,   jelatanp.com   —  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Deiyai dalam jumpa pers yang diterima Media jelatanp.com, Sabtu, 13 Juni 2020 menyerukan Pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan 7 Tapol Papua yang didakwa makar di pengadilan Balikpapan-Kalimantan Timur,  sebab mereka adalah korban rasisme bukan pelaku rasis Sejak penangkapan sampai proses persidangan terhadap tahanan politik korban rasisme KNPB menilai memberatkan Korban dan berupaya mengkiriminalisasi terhadap para penjuang harkat dan martabat kemanusiaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Deiyai juga menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada tujuh tahanan Politik Papua terkait tuntutan penjara yang didakwa dengan pasal berbeda-beda Buchtar Tabuni dituntut 17 Tahun penjara, Agus Kossay dituntut 15 Tahun Penjara, Stevanus Itlai dituntut 15 Tahun penjara, Alexander Gobay dituntut 10 Tahun Penjara, Ferry Kombo dituntut 10 Tahun penjara, Irwanus Uropmabin dituntut 5 ...

Hukum Indonesia memang rasis. Buktinya, korban rasisme justru dipenjara. Pelakunya tidak. Akibat orang Papua dipenjara karena protes, justru membuat pelaku rasis semakin kebal dan meningkat di Indonesia. Setiap hari kita baca komentar rasis orang Indonesia di media sosial terhadap orang Papua.  Hukum Indonesia melayani kepentingan penguasa Indonesia. Bukan untuk memberi keadilan hukum kepada orang Papua yang menjadi korban. Orang Papua dianggap tidak pantas dibela hak-haknya sebagai manusia dalam hukum Indonesia. Hukum jadi rasis. Hukum jadi senjata menjajah orang Papua. Jadi, dengan demikian, yang punya niat untuk memisahkan orang Papua dari Indonesia adalah negara Indonesia. Hukum Indonesia adalah separatis, yang memisahkan manusia dan monyet. Hukum Indonesai sedang membentuk nasionalisme Papua. Hukum Indonesia menyadarkan orang Papua bahwa dirinya bukan orang Indonesia.  Jadi para Polisi, Jaksa, Hakim, Ahli hukum, di Indonesia silahkan jadi tim sukses kemerdeka...

Ku sampaikan selamat natal dan tahun baru Kau yang berada terali besi Kau yang diinjak dengan sepatu laras oleh muka bertopeng Jiwa ku ini tak sudih lagi menerima Semua kenyataan ini Namun, apalah daya ku Wahai, Tuhan ku Nyalakanlah api perjuangan, Dan terangilah cahaya waja mu Agar merekan pun sambut sang Putra-Mu Dari terali besi kolonial, Wahai, Tuhan Pandanglah Negeri ini, Negeri yang penuh dengan membalikan fakta, Hinggah yang salah dibenarkan Bahkan yang benar disalahkan Dengan kekuatan runcingan senjata Tuhan jadikan seturut kehendak-Mu Deiyai, 19 Desember 2019 Karya Berthus Pigome

Negara sudah rasis ketika menempatkan diplomat Rayyanul Sangaji sebagai tameng di gedung PBB. Rayyanul yang bukan orang Papua ini dipilih hanya karena warna kulit gelap yang menyerupai orang Papua. Ini yang disebut fetisisme rasial. Negara gunakan warna kulitnya sebagai komoditi politik dalam menghalau isu West Papua. Prasangka rasial berlaku juga pada 61 orang Papua dibawa ke Istana Presiden. Atau pada Orang Papua (yang tidak tahu menahu) disuruh ikut dalam deklarasi damai. Karena mereka dipakai sebagai objek pencitraan. Mereka diplih bukan karena aktor representasi dari masalah, tetapi karena orang Papua.  Ada juga segregasi dan kekerasan rasial ketika negara gunakan orang non Papua melalui ormas Barisan Nusantara untuk serang orang Papua. Atau ketika Kapolri umumkan korban di Wamena bersadarkan golongan rasial. Atau ketika Jokowi berbela sungkawa dan perintah investigasi kepada 2 orang Mahasiswa Indonesia yang terbunuh, sementara Mahasiswa apalagi ratusan rakyat Nduga...

Para oportunis, penikmat jabatan dan uang kolonial itu mulai muncul dengan "Otsus Plus" disaat rakyat Papua dirudung duka nestapa, diatas darah dan tulang belulang yang sedang berserakah di bawah penguasa kolonial. Catat nama mereka baik-baik. Sampaikan kepada seluruh rakyat Papua, mereka adalah aktor utama yang akan memperpanjang penindasan bangsa Papua. Para pengemis ini sesungguhnya tidak lebih baik dari binatang, karena binatang pun tidak akan jatuh masuk ke lubang yang sama. Sudah kita katakan bahwa kita tidak akan memberi ruang bagi mereka untuk memanfaatkan penderitaan rakyat Papua sebagai komoditas politik mereka dengan penguasa kolonial di Jakarta. Karena itu, mari rapatkan barisan tolak Otsus Plus bentukan para pengemis Jakarta.  Sampaikan kepada semua lapisan rakyat Papua agar mengawal aspirasi politik rakyat West Papua, yakni referendum sebagai solusi damai, demokratis dan final. Itu tugas Indonesia dan PBB untuk memenuhi hak penentuan nasib sendiri...

Oleh Victor Yeimo, Teruskan perlawanan tanpa batas suku, ras, agama, dan kelas sosial! Karena itu satu-satunya jalan. Ingatlah! Walau penindasan hadir dengan sentimen sara, kita tidak berjuang karena sentimen ras dan agama. Itu bukanlah landasan perlawanan kita. Kita berjuang karena kemanusiaan kita ditindas oleh manusia lain yang merasa lebih superior dari kita. Kita berjuang karena hak atas tanah air kita hilang dirampas dan dikuasai bangsa lain. Kita berjuang karena kehendak bernegara sendiri secara politik telah dirampas oleh nafsu ekspansionis dan kolonisasi bangsa-negara lain. Planet ini milik kita bersama. Kita pun berhak hidup dan menghidupi negeri ini dengan imajinasi kebangsaan kita sendiri. Kita berhak dan berkuasa menyimpulkan diri kita dan menentukan nasib masa depan kita sendiri tanpa kuasa negara penjajah.  Karenanya, untuk kesekian kali saya katakan, jangan pernah menggantungkan nasib masa depan kita dalam kekuasaan kolonial. Jangan pula mencari secui...

Pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, jam kedua mata pelajaran sekitar pukul 10.00 Waktu West Papua di Kelas XI IPS 2, SMU PGRI, sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar terhadap 31 siswa dengan mata pelajaran ekonomi yang diajar oleh seorang Ibu Guru R.T.P.  Ibu guru sedang mengajar di kelas XI IPS 2 (Ilmu Pendidikan Sosial), dengan menulis beberapa paragraf di papan tulis lalu salah satu siswa berinisial  A.P disuruh membaca tulisannya. Siswa tersebut membacanya agak lambat atau putus-putus, kemudian ibu guru menegur siswa dengan kata “Kamu baca seperti monyet.”  Ucapan “Kamu Baca Seperti Monyet” didengar juga oleh seluruh siswa yang ada dalam kelas XI IPS 2. Mendengar ungkapan rasisme tersebut, secara spontan siswa melakukan protes kepada ibu guru, mengapa saya dikatakan baca seperti monyet.  Protes ini disambut oleh siswa se-kelasnya.  Situasi semakin ramai, tidak bisa terkendali dan memanas untuk melanjutkan pelajaran, sehingga ...

Deiyai, Salah satu Aktivis HAM Deiyai, Berthus Pigome tegaskan kepada Pemerintah kebupaten Deiyai segera bebaskan sembilan tahanan aksi antirasisme di Deiyai, pada 28 Agustus 2019 lalu. “Atas nama, kami aktivis pemuda Deiyai sebagai korban rasisme mengharapkan kepada pemerintah kebupaten Deiyai tanggung jawab dan bebaskan mereka dari tahanan Kejaksaan Negeri Nabire maupun di Polres Jayapura di Doyo Sentani,” ungkap Berthus Pigome kepada media pada 24/11/19. “Kami aktivis pemuda Deiyai tidak terima atas pemindahan para tahanan hinggah berbeda lokasi dan kenakan pasal yang beda,” lanjutnya. Ia menyayangkan kinerja Kapolres Paniai dan pemerintah Kabupaten Deiyai yang tak bisa menangani para tahanan aktivis antirasisme yang terjadi di wilayah kekuasaan kedua lembaga tersebut. Menurutnya, padahal wilayah kerja cukup jauh dari wilayah kerja Polres Paniai ke Jayapura dan Nabire ini, seakan tak ada pemerintahan di Deiyai. “Maka itu, kami minta pemerintah Deiyai segera bebask...